Sumbar, Pojokkulon.com – Pertemuan DPW Fast Respon Jambi dan LBH Phasivic bersama Kapolda Sumbar yang diwakili oleh Dirkrimsus Polda Sumbar pada hari senin 14/07/2025 di Kantor Dirkrimsus Polda Sumbar, menghasilkan beberapa point penting dalam pembahasan bersama perwakilan Fast Respon Fahmi Hendri dengan perwakilan Kapolda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan.
“Seharusnya Fast Respon yang merupakan sayap POLRI harus hadir di Sumatera Barat”. Harapannya Polda Sumbar ungkap Kombes Pol Andri Kurniawan.
“Alhamdulillah terjawab harapan Polda Sumbar makanya hadir saya disini buat konsolidasi di tiap Polres wilayah hukum Polda Sumbar yang maksimal kami lakukan daerah daerah yang memiliki negative opinion media massa dan masyarakat”. Jawab Fahmi menyambut harapan Polda Sumbar.
“Sinergitas yang hendak dibangun ini merupakan langkah awal buat maju melangkah bersama menjaga dan membela Bhayangkara”. Lanjut Fahmi.
“Sosialisasi atas mekanisme pasca penyitaan lahan kawasan hutan lindung oleh Satgas PKH dan penyerahan ke Agrinas belum ditemukan pengaturan arah status atas tanamannya dan hasil tanaman tersebut,bisa-bisa masyarakat perseorangan berlomba mengambil hasil tanaman dari lahan tersebut,hingga menimbulkan banya pelaku tindak kriminal pencurian hasil tanaman kedepannya”. Ungkap.
Kombes Pol Andri Kurniawan.
“Janganlah sampai terjadi people power, yang mana lahan tersebut seratus persen tak akan terawasi penuh oleh Team Satgas maupun Agrinas.” Lanjut Kombes Pol Andri Kurniawan.
“Kedepannya akan berat tugas POLRI terhadap pasca penyitaan lahan dan juga terjadi lonjakan pelaku kriminalisasi yang notabene pemerintah pusat harus memikirkan juga kesejahteraan dan kelancaran operasional personil Polri untuk dapat menjaga lahan tersebut, ” Sambut Fahmi.
“Penyelesaian masalah illegal mining di wilayah hukum Polda Sumatera Barat harus di lakukan semua lintas sektor elemen penegak hukum, ” Kombes Pol Andri Kurniawan harapkan.
“Benar !! Media massa tidak bisa menjustice kinerja Aparatur Penegak Hukum(APH_red) adalah milik Kepolisian saja sebab APH bukan hanya POLRI saja, TNI/Kejaksaan/bahkan sampai satpol PP juga ikut masuk sebagai APH. Namun penindakan akhir dari sebuah hukum adalah POLRI setelah para penegak hukum lainnya tidak mampu dan terkendala dalam penindakan illegal mining”.sambung Perwakilan LBH Phasivic- Fahmi.
“Dalam Januari hingga Juni 2025 ada 16 laporan kasus PETI, dengan 42 tersangka. Bukti keseriusan kinerja Polda Sumbar memberantas illegal Mining, “Kombes Pol Andri Kurniawan sampaikan.
“Peredaran Rokok Illegal menurut informasi sudah mulai dilakukan peracikan dan pengolahan di wilayah Sumbar dan itu terbukti pada informasi yang Fast Respon peroleh dari perusahaan rokok wilayah Kepri bahwa masuknya dua unit mesin otomatis skala pabrikan rokok,apakah benar komandan ?. Tanya Fahmi.
Kombes Pol Andri Kurniawan selaku Dirkrimsus menjawab “Polda Sumbar sudah menggerebek pabrik rokok milik PT. Jaguar Nadin Tobacco di Pasie Laweh, Jalan Atas Danciang Batu, Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanahdatar. Kami sudah menyita satu unit mesin sebagai barang bukti peralatan untuk memproduksi rokok”.
“Mohon kita sinkronisasikan informasinya agar membantu pengembangan kasus Polda Sumbar atas satu unit lagi keberadaan mesin pabrik rokok tersebut bang, ” Kombes Pol Andri Kurniawan berharap kerjasama dengan Fast Respon Counter Opinion Polri.
“Kami tidak punya wewenang atas penyelidikan dan penyidikan sebab terkendala regulasi di beberapa instansi komandan, tapi buat bisa di selami dan ditelusuri hal ini terjadi akibat Chaos antara Kompetitor mafia Rokok Illegal yang ingin menguasai pasar rokok illegal di sekitar Provinsi Sumatera Barat, ” Terang Fahmi yang menyambut baik kerjasama yang notabene adalah wujud Visi dan Misi Fast Respon bersama Polri.
“Semoga Fast Respon segera berdiri di Provinsi Sumatera Barat, ” Tutup Kombes Pol Andri Kurniawan mewakili Kapolda Sumbar.
(Red/Rezha LDD)
